Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, DKI Jakarta diberikan kekhususan terkait dengan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang yang mengatur tentang kekhususan DKI Jakarta adalah?
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2001
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2001
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2007
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012
Jawaban yang benar adalah: D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2007.
Dilansir dari Ensiklopedia, provinsi dki jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai ibu kota negara kesatuan republik indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. berdasarkan uud negara republik indonesia tahun 1945, dki jakarta diberikan kekhususan terkait dengan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. undang-undang yang mengatur tentang kekhususan dki jakarta adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2007.
Pembahasan dan Penjelasan
Menurut saya jawaban A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2001 adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali.
Menurut saya jawaban B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2001 adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain.
Menurut saya jawaban C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan.
Menurut saya jawaban D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2007 adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google.
Menurut saya jawaban E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain.
Kesimpulan
Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2007.
Jika anda masih punya pertanyaan lain atau ingin menanyakan sesuatu bisa tulis di kolom kometar dibawah.