Presiden dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di bidang eksekutif melakukan kerjasama dengan DPR sebagai pelaksana kekuasaan legislatif yang pengaturan dan batasannya ditetapkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Contoh penerapan kerjasama tersebut dalam ketatanegaraan Indonesia adalah?

Presiden dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di bidang eksekutif melakukan kerjasama dengan DPR sebagai pelaksana kekuasaan legislatif yang pengaturan dan batasannya ditetapkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Contoh penerapan kerjasama tersebut dalam ketatanegaraan Indonesia adalah?

  1. Membuat undang-undang dan undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia
  2. Penyusunan rancangan undang-undang APBN untuk dilakukan pembahasan secara bersama-sama
  3. Menafsirkan isi undang-undang dan memberi sanksi atas setiap pelanggaran
  4. Mengangkat gubernur dan bupati/walikota di seluruh wilayah Indonesia
  5. Menyelesaikan kasus-kasus sengketa pertanahan dan sertifikasi

Jawaban yang benar adalah: B. Penyusunan rancangan undang-undang APBN untuk dilakukan pembahasan secara bersama-sama.

Dilansir dari Ensiklopedia, presiden dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di bidang eksekutif melakukan kerjasama dengan dpr sebagai pelaksana kekuasaan legislatif yang pengaturan dan batasannya ditetapkan oleh uud negara republik indonesia tahun 1945. contoh penerapan kerjasama tersebut dalam ketatanegaraan indonesia adalah Penyusunan rancangan undang-undang APBN untuk dilakukan pembahasan secara bersama-sama.

Pembahasan dan Penjelasan

Menurut saya jawaban A. Membuat undang-undang dan undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali.

Menurut saya jawaban B. Penyusunan rancangan undang-undang APBN untuk dilakukan pembahasan secara bersama-sama adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google.

Menurut saya jawaban C. Menafsirkan isi undang-undang dan memberi sanksi atas setiap pelanggaran adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain.

Menurut saya jawaban D. Mengangkat gubernur dan bupati/walikota di seluruh wilayah Indonesia adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan.

Menurut saya jawaban E. Menyelesaikan kasus-kasus sengketa pertanahan dan sertifikasi adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain.

Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah B. Penyusunan rancangan undang-undang APBN untuk dilakukan pembahasan secara bersama-sama.

Jika anda masih punya pertanyaan lain atau ingin menanyakan sesuatu bisa tulis di kolom kometar dibawah.

Artikel Terkait Lainnya :

Tinggalkan komentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.